Home / Uncategorized / Aktivis Anti Korupsi Sumatra Barat Tersangka Harus Mundur Dari Jabatan

Aktivis Anti Korupsi Sumatra Barat Tersangka Harus Mundur Dari Jabatan

Aktivis Anti Korupsi Sumatra Barat Tersangka Harus Mundur Dari Jabatan – Beberapa aktivis anti korupsi Sumatera Barat menilainya, Setya Novanto mesti mundur dari jabatannya jadi Ketua DPR sesudah diputuskan jadi tersangka. Setya tidak juga akan dapat konsentrasi menggerakkan pekerjaan kedewanannya karna melakukan sistem hukum.

” Dengan ketentuan sah saja tidak untuk mundur. Namun pastinya akan menganggu peranan kedewanannya, terlebih bila kelak ditahan, ” tutur satu diantara pendiri instansi anti korupsi Integritas Roni Saputra, Selasa, 18 Juli 2017, menyikapi Setya Novanto masih tetap pada tempat Ketua DPR saat penetapannya jadi tersangka sangkaan korupsi e-KTP.

Roni menyebutkan semestinya Partai Golkar bersiap untuk memberhentikan Setya jadi pimpinan DPR, supaya dapat konsentrasi hadapi masalah hukum. Pemberhentian itu juga akan memberikan pada publi, partai berlambang beringin anti pada korupsi.

Ia menilainya penetapan Setya Novanto jadi tersangka dalam sangkaan masalah korupsi e-KTP tidak mengagetkan. Mulai sejak KPK menyidik masalah ini, keterlibatan Setya telah mulai terlihat.

Menurut dia, diputuskannya Setya jadi tersangka menunjukkan ada keterlibatan anggota parlemen dalam sangkaan masalah korupsi KTP-e. Ini memperkuat ada keterlbatan tiga bidang dalam masalah itu, yakni tingkatan pengambil kebijakan di kementerian, level penganggaran di legislatif serta eksekutor lapangan di bidang usaha.

Terlebih, kata dia, banyak beberapa nama jadi penerima yang dijelaskan dalam dakwaan terdakwa KTP-e Irman. Mereka mesti selekasnya dijerat, hingga pengembalian kerugian keuangan negara bisa dimaksimalkan.

” KPK janganlah berhenti pada SN, karna banyak beberapa orang beda yang pantas disangka jadi aktor serta pencinta korupsi KTP-e ini, ” tutur satu diantara pendiri instansi antikorupsi Integritas ini.

Roni menyebutkan, KPK mesti selekasnya menahan Setya serta melimpahkan perkarnnya ke pengadilan. Supaya terhindari dari perlakuan yang diskriminatif pada tersangka atau terdakwa KTP-e yang lain.

Koordinator Instansi Anti Korupsi Integritas Arief Padri menyebutkan penetapan Setya Novanto jadi tersangka memberikan KPK tetaplah serius dalam menyelesaikan masalah KTP-e. Walau, instansi antirasuah itu diganjal DPR lewat Hak Angket KPK.

” Diputuskan Setya Novanto jadi tersangka memperjelas hak angket KPK yang digelindingkan KPK begitu sarat engan usaha membuat perlindungan kolega (anggota DPR) yang disangka ikut serta dalam masalah itu, ” katanya.

Maka dari itu, kata dia, semestinya hak angket DPR dicabut karna mempunyai maksud menghalangi sistem hukum. Terlebih hak angket itu catata dengan resmi.

About admin