Home / Berita Umum / Ma’ruf Menuturkan MPR Telah Membahas Pemikiran Mendatangkan Kembali Haluan Negara

Ma’ruf Menuturkan MPR Telah Membahas Pemikiran Mendatangkan Kembali Haluan Negara

Ma’ruf Menuturkan MPR Telah Membahas Pemikiran Mendatangkan Kembali Haluan Negara – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengutarakan utamanya haluan negara untuk melakukan perbaikan skema rencana pembangunan nasional. Menurut dia, haluan negara jadi tuntunan menjadi kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

“Di situlah (waktu ada haluan negara) Indonesia menjadi satu bangsa yang besar memiliki target-target perolehan pembangunan yang dapat diakselerasi sebab semua penyelenggara negara memiliki konsentrasi yang sama,” kata Ma’ruf dalam info tercatat, Kamis (6/12/2018).

Dalam satu acara talkshow di salah satunya stasiun tv swasta, Ma’ruf menuturkan, MPR telah membahas pemikiran untuk mendatangkan kembali haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satunya faktanya ialah bila tidak terdapatnya haluan negara, pembangunan akan berjalan dengan parsial serta tidak berkaitan.

Utamanya haluan negara, menurut Ma’ruf, jadi tuntunan serta kiblat rencana pembangunan yang mempunyai tujuan perolehan pembangunan.

“Jika telah ada guideline di tingkat nasional, serta guideline ini adalah hasil persetujuan semua rakyat. Jadi haluan negara itu jadi tips buat rencana serta penerapan pembangunan di daerah,” jelas Ma’ruf.

Dia memberikan, dengan referensi itu, pembangunan yang dikerjakan telah mempunyai kerangka yang pasti untuk kebutuhan nasional keseluruhannya, bukan kebutuhan daerah, sektoral, atau yang lain.

“Karenanya kita memang seharusnya selekasnya membenahi skema rencana pembangunan nasional itu,” katanya.

Oleh karenanya, pimpinan MPR periode 2009-2014 keluarkan referensi untuk lakukan reformulasi skema rencana pembangunan nasional mode GBHN hingga MPR periode 2014-2019 menjalankan referensi itu.

“Reformulasi skema rencana pembangunan nasional mode GBHN membutuhkan kajian-kajian menyertakan beberapa pihak, seperti masukan penduduk, instansi penyelenggara, serta dunia universitas (perguruan tinggi),” terangnya

Pengaturan haluan negara, lanjut Ma’ruf, masih tetap berproses di MPR. Proses itu juga tidak gampang, bila dimasukkan ke UUD sebab memerlukan pergantian (amendemen) UUD yang memerlukan persyaratan-persyaratan spesifik.

“Tetapi yang lebih terpenting ialah terdapatnya konsensus diantara stakeholder. Bila konsensus terwujud akan mempermudah tingkatan selanjutnya,” katanya.

Dia ikut memandang haluan negara mesti dapat menyimpan beberapa dimensi strategis bangsa. Tidak cuma berkaitan manajemen rencana pembangunan nasional, tetapi ikut berkaitan segi ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya pada dasarnya.

“Dalam penyusunannya, haluan negara mesti dapat merepresentasikan kehendak semua perwakilan penduduk. Semua mesti terwakili,” tegasnya.

About admin