Home / Berita Umum / Nonpribumi Keberatan Instruksi Wakil gubernur DIY Nomor K. 898/I/A/1975

Nonpribumi Keberatan Instruksi Wakil gubernur DIY Nomor K. 898/I/A/1975

Nonpribumi Keberatan Instruksi Wakil gubernur DIY Nomor K. 898/I/A/1975 – Handoko, pria penggugat Instruksi Wakil gubernur DIY Nomor K. 898/I/A/1975 berkaitan larangan warga nonpribumi mempunyai hak punya atas tanah di DIY, resmi memajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Putusan PN Yogya mengukuhkan isi dari Instruksi Wakil gubernur DIY itu.

” Telah saya daftarkan memori banding lewat PN Yogya lepas 28 Februari 2018 tempo hari, ” kata Handoko, waktu di konfirmasi wartawan lewat telepon, Jumat (2/3/2018) .

Handoko memajukan banding karna terasa tidak senang atas putusan PN Yogya yang menampik semua tuntutannya.

Dalam tuntutan Handoko yang diperuntukkan pada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta Kanwil Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) DIY, dia menuding ada perbuatan melawan hukum berkaitan pemberlakuan Instruksi Wakil gubernur DIY Nomor K. 898/I/A/1975 lepas 5 Maret 1975 mengenai pemberian hak atas tanah pada orang WNI nonpribumi.

Menurut dia, aplikasi ketentuan itu adalah perbuatan subordinat karna melarang warga nonpribumi mempunyai hak punya atas tanah di DIY. Hal tersebut dinilainya bertentangan dengan Inpres 26/1998 mengenai Hentikan Pemakaian Arti Pribumi serta Nonpribumi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta Undang-undang Nomor 5 Th. 1960 mengenai Ketentuan Basic Pokok-Pokok Agraria (UUPA) .

Sampai kini, kata Handoko, warga yang dimaksud nonpribumi cuma hanya di beri hak manfaat bangunan (HGB) .

Tetapi dalam putusan PN Yogya pada 20 Februari 2018, semua materi tuntutan Handoko tidak diterima oleh majelis hakim dengan ketua majelis hakim Condro Hendro Mukti.

Di konfirmasi terpisah, Humas PN Yogya, Sari Sudarmi, membetulkan bila Handoko sudah mendaftar banding.

” Dari daftar dibagian perdata, benar atas nama Handoko sudah mendaftar banding atas putusan peradilan tingkat pertama berkaitan materi tuntutan pertanahan, lepas 28 Februari tempo hari, ” kata Sari.

Sesuai sama mekanisme, memori banding yang diserahkan Handoko juga akan di check lebih dahulu kelengkapannya. Diluar itu, pihak PN Yogya akan menanti pihak terbanding (Gubernur DIY serta BPN) untuk menyerahkan kontra memori banding.

” Akhirnya sekitaran dua minggu, bila telah komplit, kelak kita serahkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk di check disana, ” tuturnya.

About admin