Home / Uncategorized / Pengumuman Pencabutan Status Hukum HTI Di Bacakan Kemenkumham

Pengumuman Pencabutan Status Hukum HTI Di Bacakan Kemenkumham

Pengumuman Pencabutan Status Hukum HTI Di Bacakan Kemenkumham – Kementerian Hukum serta HAM mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Freddy Harris menerangkan kalau Kemenkumham mempunyai kewenangan sah administratif pada organisasi kemasyarakatan (ormas). ” Berarti dengan administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang penuhi kriteria serta sudah ikuti mekanisme administrasi yang berlaku juga akan diberi Surat Ketentuan (SK) pengesahan Tubuh Hukum, ” tutur Freddy.

Pencabutan ini memakai Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2017 atau yang dimaksud dengan Perpu Ormas. Menurut Freddy Harris, aksi tegas diberi pada ormas HTI jadi usaha menghindar timbulnya penyimpangan atas ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah juga memberikan keyakinan pencabutan SK Tubuh Hukum HTI tidaklah ketentuan sepihak, tetapi hasil dari kolaborasi tubuh pemerintah. ” Yang ada di ranah politik, hukum, serta keamanan, ” kata Freddy Harris. Sampai kini HTI di kenal dengan organisasi yang mengusung kekuasaan berdasar pada khilafah, yang dipandang bertentangan dengan NKRI.

Freddy Harris menerangkan, pemerintah tetaplah menanggung kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta memiliki pendapat. Satu diantaranya dengan memudahkan sistem pengesahan tubuh hukum perkumpulan/ormas. ” Terutama tidak berseberangan dengan ideologi serta hukum negara di Indonesia, ” lebih Freddy Harris, menerangkan.

Spesial untuk HTI, kata Freddy Harris, meskipun dalam AD/ART memberikan Pancasila jadi ideologi untuk Tubuh Hukum Perkumpulannya, tetapi dalam kenyataan di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta NKRI.

” Mereka memungkiri AD/ART sendiri, dan dengan terdapatnya input dari lembaga berkaitan yang lain, jadi ha-hal itu juga jadi pertimbangan pencabutan SK Tubuh Hukum HTI, ” kata Freddy Harris menyatakan.

About admin